Alokasi Dana, Dari Tahun Ketahun Semakin Menurun, "Hari Kedua Rapat Paripurna"

fokusliputan.com_fraksi Gayo Peduli dan Fraksi Golkar. Ini  20 Kritikan Karim Kamaladarna dalam pandangan umumnya. Sabtu (27/11/2021) hari kedua Rapat Paripurna DPRK. 

Tentang pembahasan Rancangan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten(APBK) digedung DPRK Gayolues.

Ketua Fraksi Gayo Peduli yang berasal dari partai PKPI Karim Kamaladarna dalam pandangan umumnya,- mengkritik keras eksekutif dari banyak hal. 

Mengatakan;  1.intervensi hak baudget terlalu kuat. 2. Brekdown RPJP ke RPJMdan RPJM ke RKPD sering kali tidak nyambung. Kualitas dan kuantitas tenaga perencana di SKPD dan BAPPEDA terbatas kualitasnya.

Tidak jarang perencanaan hanya dibuat oleh pengguna anggaran dan bendahara, tanpa melibatkan bagian program , sehingga banyak usulan Copy paste.

3. Terlalu banyak order dalam proses perencanaan. 4. Koordinasi antar SKPD dalam proses perencanaan masih lemah.

5. Tenaga perencanaan yang ada, baik di SKPD dan BAPPEDA belum memadai. 6. Pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui mekanisme Musrenbang masih menjadi retorika, perencanaan pembangunan masih didominasi oleh kebijakan Kepala Daerah dan SKPK. 7. Ketersediaan dana tidak tepat waktu, sebagai contoh APBK perubahan disahkan bulan Oktober namun DPA baru turun diakhir Nopember, apa yang dilakukan? 

8. RPJP, RPJM dan Renstra SKPD belum sepenuhnya optimal sehingga sulit untuk menterjemahkannya kedalam kegiatan dilapangan. 

9. Ketidak transparanan dalam pengambilan keputusan dan penyampaian data serta  informasi menyebabkan banyak hal yang tidak diketahui oleh DPRK. 10. Tertib administrasi keuangan dan disiplin terhadap peraturan belum sepenuhnya berjalan , sehingga hal tersebut menjadi permasalan dalam penyelenggaraan keuangan. 

11. Ada kecenderungan bahwa terjadi ketidak-kesetaraan diantara pejabat eselon dua, dimana ada ada yang superior dan ada yang inferior. 

12. Ada kegiatan yang diadakan bukan karena kegiatan tersebut sangat penting, tapi karena ada berbagai kepentingan.

13. Perekrutan pejabat eselon  2, 3 dan 4

belum dilaksanakan secara objektif, sehingga karena faktor non objektif, kualitas tidak memadai. 

Hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja secara pribadi , SKPK, dan gilirannya kinerja secara keseluruhan. 

14. Alokasi dana , dari tahun ke tahun semakin menurun, disamping karena faktor keungan Negara, juga disebabkan karena masalah administrasi. Sebagai contoh perlakuan terhadap dana DOKAb dan DAK yang bila tidak diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan. Maka akan menjadi hutang pada tahun berikutnya, kenyataannya dana tersebut telah dipergunakan untuk keperluan. 

Sehingga beban menjadi dua kali, yaitu pertama dana yang dialokasikan akan berkurang dan pekerjaan yang belum diselesaikan harus selesai, dalam menggunakan dana DAU , otomatis akan mengurangi program untuk kegiatan lainnya.

15. Pengelolaan pendapatan Asli Daerah ,belum dilakukan secara maksimal, hal tersebut ditandai dari belum adanya upaya untuk mencari hal-hal baru yang mempunyai potensi untuk dikembangkan , seperti misalnya pengolahan PLTMH yang memiliki prospek besar untuk digali sebagai sumber PAD.

16. Penyelenggaraan administrasi keuangan, belum sepenuhnya transparan dan akuntabel, terkesan masih masih banyak hal-hal yang belum terbuka, sehingga dikalangan eksekutif-pun ada kesan saling merahasiakan.

17. Tata laksana birokrasi, belum sepenuhnya sesuai dengan mekanisme, 

ada staf yang melambung kepada pemimpin, sehingga banyak informasi yang terputus, kondisi ini tentu tidak sehat dalam sebuah birokrasi.

18. Fungsi - fungsi bidang strategis seperti bagian Hukum, belum sepenuhnya berfungsi, padahal bagian hukum merupakan filter awal terhadap potensi btimbulnya masalah dikemudian hari.

19. Bagian aset, belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya secara tertib, sehingga banyak data aset yang belum valid, seperti kendaraan, peralatan, bangunan dan lain - lain.

20. Tindak lanjut pemuktahiran data penyelesaian temuan BPK dan Inspektorat belum terlaksana dengan baik, apakah ada bagian terkait yang bisa memaparkan sampai dimana penyelesaian tersebut.

Selasa (30/11/2021) disidang Paripurna hari keempat lebih kurang jam 11 Wib, ketua DPRK membuka sidang dan memberi ruang kepada masing masing fraksi untuk menyampaikan tanggapan atas jawaban Bupati terhadap pandangan  umum anggota Dewan terhormat. 

Karim kembali menyentak dengan menginstruksi dan mengatakan fraksi Gayo peduli belum menyiapkan tangapan atas jawaban Bupati.

Untuk itu beliau meminta;  agar sidang diskors  demi melakukan rapat fraksi , dan H Ali Husin merespon instruksi tersebut dengan mengetok palu sebagai tanda sidang kembali diskors sampai jam 14.00 Wib.

H.Muhammad Amru sebagai Bupati Gayo Lues dari kursi terhormat , melalui mikrofon;  meminta kepada seluruh jajaran eksekutif dari sekda dan eselon dua agar berkumpul dipedopo Bupati untuk melakukan rapat.

Lebih kurang jam jam 16.00 Wib, akhirnya Anggota DPRK menyetujui dan mengesahkan anggaran 2022, tanpa ada lagi Kritikan dari Karim Kamaladarma yang dari awal sidang memperlihatkan dirinya sebagai tokoh yang begitu kritis.

Ketua DPRK H Ali Husin Kembali mengetok Palu menyatakan sidang diskors , tapi bukan akibat instruksi Karim Kamaladarna, namun menunggu sampai hasil evaluasi Gubernur atas APBK yang telah disetujui 20 anggota dewan yang terbagi dalam dua fraksi, fraksi Gayo Peduli dan Fraksi Golkar.

fokusliputan.com_Muslim Barus