Lapas Kelas II A Sibolga Tukka Hikmah Natal Bagi Warga Binaan

fokusliputan.com_TAPANULI TENGAH

Hikmah Natal yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas II A Sibolga-Tapanuli Tengah ini membawa arti bagi warga binaan. Masa tahanan mereka dikurangi, khusus umat kristiani di Lapas, yang dinilai kelakuannya sesuai predikat selama menjalani masa tahanan. Meskipun mereka telah menerima remisi, namun mereka tidak bisa keluar (bebas), terkecuali keluarga mereka berkunjung. (25/12/2017)

Sebelumnya, mereka para warga binaan yang beragama Kristiani diwajibkan mengikuti ibadah kebaktian gereja di areal Lapas. Kepada Fokus Liputan, Pendeta Yesaya Nainggolan mengatakan khotbah kita tertulis di Epistel Yesaya 19:1-10, dan pemain musiknya bernama Ama Leo Giawa. Kita berkhotbah disini atas panggilan Tuhan untuk melayani, memberikan siraman rohani kepada mereka, bahwa kita ini milik Tuhan.

Usai mengikuti ibadah, mereka warga binaan mendapat makanan ringan roti dan minuman gelas aqua yang dibagikan panitia Natal disana.

Adapun perwakilan yang menerima remisi dikerahkan kedepan untuk menerima surat. Salah satunya adalah warga binaan wanita bernama Emmy Lia Agustina Hutapea. Emmy menuturkan ya, senanglah dapat potongan tahanan, supaya cepat berkumpul dengan keluarga, dapat potongan 1 bulan, saya dijatuhi hukuman 3 tahun, kalau hari ini (25 desember Natal) tidak bisa menghadiri Natal bersama keluarga.

Kalapas Kelas II A , Mulyadi sedang berada diluar kota melaksanakan ibadah Umroh, dan diwakilkan oleh Pelaksana harian Hajanul Siregar didampingi Kasi Binadik Refin Tua Simanullang. 

Hajanul saat diwawancarai Fokus Liputan di ruang aula mengatakan remisi untuk warga binaan yang beragama Kristen mendapat potongan tahanan yang sudah memenuhi syarat, telah menjalani hukuman minimal 6 (enam) bulan, ada yang mendapat 2 bulan, 1 bulan 12 hari, ada yang 15 hari, ini sangat bermanfaat sekali bagi warga binaan untuk mempercepat proses mereka kembali kepada keluarganya, kepada masyarakat, hidup layak seperti masyarakat biasa nanti.

Lanjutnya, berkumpul dengan keluarga saat ini (25 desember Natal), untuk keluar belum, tapi untuk bertamu sebagaimana biasanya bisa , yang sudah kita sediakan,  supaya bisa mereka saling melepas rindulah.

Sementara itu, beberapa tempat ibadah Gereja mendapat pengawalan / penjagaan dari personil Kepolisian , TNI. 

Kepada Fokus Liputan, Brigadir W.Panjaitan Polres Tapteng didampingi seorang Polwan mengatakan kita melaksanakan pengamanan di wilayah kerja Polres Tapanuli Tengah, situasi aman dan kondusif, kegiatan ibadah GKPI  Pandan Aek Tolang aman.

Bandar Udara F.Tobing Up Date Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 Arus Mudik Penumpang Meningkat 5 Persen, Fasilitas Kesehatan Gratis

fokusliputan.com_TAPANULI TENGAH

Ambar Suryoko : Iya, memang kita dalam tahap penyelesaian perluasan terminal, saat ini sedang melakukan peningkatan kekuatan landas pacu (overlay) , pembuatan pagar sisi bandar udara, apabila terminal sudah jadi, kemungkinan akan terlaksana kenyamanan penumpang, dalam hitungan kami ada peningkatan sekitar 5 persen lebih dibanding tahun lalu, kemudian perusahaan NAM Air akan beroperasi di Bandar Udara F.Tobing. (22/12/2017)

Terjadi peningkatan lima persen kuota penumpang yang melakukan aktifitas di bandar udara F. Tobing. Aktifitas ini, tidak semua melakukan mudik Natal Tahun Baru, sebahagian ada yang ingin pulang kampung karena urusan kuliah, dan ingin berpergian keluar kota, karena akomodasi angkutan pesawat merupakan angkutan jasa yang dapat menempuh jarak waktu yang singkat dibandingkan jenis angkutan lainnya.

Tak hanya itu, hasil Fokus dilapangan, kondisi Bandar udara saat ini dalam pembenahan yang matang, mulai dari perluasan landas pacu, fasilitas toilet, penataan parkir kendaraan. Untuk saat ini (22/12/2017), tersedia Posko terpadu yang melibatkan unsur TNI POLRI Medis, Pramuka dan Dinas Perhubungan. Jadi, posko Natal ini kita mulai dari tanggal 18 desember sampai dengan 08 januari 2018.

Ambar Suryoko kepada Fokus Liputan menjelaskan kita pihak bandara sudah membentuk posko terpadu, Ya, ada rencana penambahan pesawat yang akan beroperasi di bandara F.Tobing, perusahaan NAM Air tersebut  kemungkinan besar di awal Januari ini segera beroperasi, dan keinginan pihak Garuda Air untuk menambah frekuesi penerbangan ke Jakarta yang sekali menjadi dua kali sehari.

Lanjut Ambar, memang kita dalam tahap penyelesaian perluasan terminal, saat ini sedang melakukan peningkatan kekuatan landas pacu (overlay) , pembuatan pagar sisi bandar udara, apabila terminal sudah jadi, kemungkinan akan terlaksana kenyamanan penumpang, dalam hitungan kami ada peningkatan sekitar 5 persen lebih dibanding tahun lalu.

Varen (penumpang) mengatakan saya mau berangkat kuliah pulang ke Jakarta. Kalau Fasilitas masih bagus, Menyangkut jasa kita memakluminya. Menyangkut pelayanan sudah bagus, terlebih memberikan fasiltas kesehatan gratis.

Begitu juga dengan Anton Sirait berkomentar , penumpang mudik Natal bisa tahu dengan kondisinya apakah baik dalam melakukan aktifitas berangkat menggunakan pesawat. Kalau melihat pembangunan ini, saya tidak terganggu, hanya saja penumpang yang mau masuk / jarak pandang nya jadi terhalang karena pembangunan tersebut, kalau saya mau ke Jakarta, kenaikan ada sedikit, saya tidak keberatan dengan itu.

Beberapa aspirasi warga yang diterima Fokus Liputan di areal Bandar Udara F.tobing sangat bervariasi, yang intinya untuk kemajuan Bandar tersebut. Mereka mengatakan bahwa ada pool taksi di area kedatangan yang terletak di ground floor (lantai dasar). Kedua adalah menggunakan biro perjalanan. Counter sejumlah biro perjalanan juga berada di lantai dasar. Ketiga, kebutuhan masyarakat akan layanan menggunakan bus Damri/Pool bus. Ini juga merupakan salah satu upaya peningkatan layanan kepada penumpang. Dalam hal ini, perlu dipahami, dalam dunia penerbangan selalu ada antisipasi terjadi peningkatan penumpang yang sangat tinggi pertahun.

Disamping itu juga, beberapa warga juga mengatakan agar BMKG untuk PinangSori memiliki display indoor atau layar monitor prakiraan cuaca di kantor Pelayanan Terpadu, Pemasangan layar prakiraan cuaca, karena BMKG klas III tersebut hanya mengandalkan teks lisan di kertas.

Adapun hal – hal yang sangat penting dalam pembenahan bandar udara, yakni  Sisi Udara (Air Side)  Runway atau landas pacu yang mutlak diperlukan pesawat. Panjangnya landas pacu biasanya tergantung dari besarnya pesawat yang dilayani. Untuk bandar udara perintis yang melayani pesawat kecil, landasan cukup dari rumput ataupun tanah diperkeras (stabilisasi). Panjang landasan perintis umumnya 1.200 meter dengan lebar 20 meter. Apron atau tempat parkir pesawat yang dekat dengan terminal building, sedangkan taxiway menghubungkan apron dan runway. Konstruksi apron umumnya beton bertulang, karena memikul beban besar yang statis dari pesawat. Untuk keamanan dan pengaturan, terdapat Air Traffic Controller, berupa menara khusus pemantau yang dilengkapi radio control dan radar. Karena dalam bandar udara sering terjadi kecelakaan, maka disediakan unit penanggulangan kecelakaan (air rescue service) berupa peleton penolong dan pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran, tabung pemadam kebakaran, ambulans, dan peralatan penolong lainnya. 

Fuel service untuk mengisi bahan bakar avtur. Sisi Darat (Land Side) Terminal bandar udara atau concourse adalah pusat urusan penumpang yang datang atau pergi. Di dalamnya terdapat pemindai bagasi sinar X, counter check-in, (CIQ, Custom - Inmigration - Quarantine) untuk bandar udara internasional, dan ruang tunggu (boarding lounge) serta berbagai fasilitas untuk kenyamanan penumpang. Di bandar udara besar, penumpang masuk ke pesawat melalui garbarata atau avio bridge. Di bandar udara kecil, penumpang naik ke pesawat melalui tangga (pax step) yang bisa dipindah-pindah. Curb, adalah tempat penumpang naik-turun dari kendaraan darat ke dalam bangunan terminal. Parkir kendaraan, untuk parkir para penumpang dan pengantar/penjemput, termasuk taksi. Setiap bandar udara memiliki kode IATA dan ICAO yang berbeda satu sama lain. Kode bisa diambil dari berbagai hal seperti nama bandar udara, daerah tempat bandar udara terletak, atau nama kota yang dilayani. Kode yang diambil dari nama bandar udara mungkin akan berbeda dengan namanya yang sekarang karena sebelumnya bandar udara tersebut memiliki nama yang berbeda.

Terkait dengan keterlambatan angkutan udara terlihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan “Terjadinya perbedaan waktu antara waktu keberangkatan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan.” Jenis-jenis keterlambatan kemudian diperjelas dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2015 Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delay Management) Pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia(“Permenhub 89/2015”). Menurut Pasal 2 Permenhub 89/2015, keterlambatan penerbangan pada badan usaha angkutan udara niaga berjadwal .

Jelang Natal 25 Desember 2017 Prediksi Penumpang Bandar Udara F.Tobing Meningkat

fokusliputan.com_TAPANULI TENGAH

Informasi yang diterima Fokus Liputan dari Stake Holder Pokja Bandar Udara F.Tobing Kecamatan Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah, menyebutkan dalam rangka persiapan pelaksanaan Angkutan Udara Natal Tahun 2017, dan Tahun Baru 2018, bahwa kantor Otoritas Bandar Udara wilayah II akan menyelenggarakan Posko Monitoring Angkutan Udara Natal Tahun 2017 dan Tahun baru 2018 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan 08  Januari 2018 (H-7 sampai dengan H+7).

Agar badan usaha angkutan udara (airlines) niaga berjadwal, penyelenggara bandar udara dan penyelenggara navigasi penerbangan melaksanakan instruksi sesuai Surat Direktur Jenderal Perhubungan Nomor : A.U.007/2/23/DRJU.DAU-2017 tanggal 28 Nopember 2017 perihal Pelaksanaan Angkutan Udara Natal Tahun 2017 dan Tahun Baru 2018

Untuk menjamin kelancaran serta meningkatkan pemenuhan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan, semua pemangku kepentingan perlu mendukung dan memberikan  perhatian khusus terhadap kegiatan.

Posko Monitoring Angkutan Udara Natal tahun 2017 dan Tahun Baru 2018 tersebut akan melakukan pemantauan yang mencakup beberapa lokasi Bandar Udara wilayah kerja Kantor Otoritas bandar Udara wilayah II, sebagai berikut : (1) Bandar Udara Internasional Sultan Iskandar Muda- Banda Aceh. (2) Bandar Udara Internasional Kualanamu- Deli Serdang.(3) Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Kassim II-Pekanbaru. (4) Bandar Udara Internasional Hang Nadim – Batam. (5) Bandar Udara Internasional Raja Haji Fisabillah / Bandar Udara Kijang -Tanjung Pinang Kepulauan Riau . (6) Bandar Udara Silangit- Siborong-borong. (7) Bandar Udara Binaka – Gunung Sitoli. (8) Bandar Udara F.Tobing- Tapanuli Tengah-Sibolga.

Kepala Bandara Udara Ferdinand Lumban Tobing Ambar Suryoko kepada media mengatakan, jumlah penumpang di Bandara FL Tobing kecamatan Pinangsori disetiap tahunnya melonjak secara drastis berkisar 4 kali lipat dalam jarak waktu 5 tahun terakhir ini. “Terjadi peningkatan secara drastis, 4 ratus persen.Bila dibandingkan dengan tahun 2011, jumlah penumpang pada saat itu hanya berkisar 49 ribu an,” diakhir tahun 2016 kemarin itu ada sebesar 165 ribu.

Jumlah penumpang menuju Natal tahun 2017 dan Tahun Baru 2018, jumlahnya akan meningkat seminggu menuju hari besar maupun sebaliknya, terlihat pada H-7 (H Minus Tujuh) penumpang akan meningkat , hingga H+8 mulai tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan 08 Januari 2018 ini, akan ada posko kesehatan, dan keamanan, diawal tahun 2018 ini diperkirakan akan ada penerbangan baru yakni Enam Air.

Atas kerjasama Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Penerbangan (pilot), FA Pramugari, BMKG, AirNav, AirLines, TNI dan Polri, Satradar dan Detasemen, Puskesmas, Sekolah SMA Negeri Pinangsori Pramuka.

Nasib Pemecah Batu Putus Sekolah Karena Tak Ada Biaya di Tapanuli Tengah

fokusliputan.com_TAPANULI TENGAH 

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, puluhan warga desa kebun pisang, kecamatan badiri Tapanuli Tengah Sumatera Utara terpaksa menggantungkan hidupnya sebagai pemecah batu sungai. Ironisnya, anak-anak mereka yang bersekolah turut serta, bahkan sebahagian terpaksa berhenti sekolah lantaran tidak ada biaya. (15/12/2017)

Material batu terlebih dulu dikumpulkan sebahagian anak, kemudian dipecah dengan menggunakan palu dan karet ban memegang batu yang akan dipecah. Eksploitasi anak sebagai tenaga kerja bantaran sungai galian C ini luput dari perhatian pemerintah. Aktivitas mereka sudah berlangsung belasan tahun.

Bekerja sebagai pemecah batu bukanlah pekerjaan yang mudah, bila pemecah batu ini lalai, jemari tanganpun bisa terluka kena hantaman palu .

Warga, Berliana mengatakan jangan kan sekolah, makan pun terancam, kalau hujan terus tidak ada pendapatan. Kerja sebagai pemecah batu merupakan mata pencaharian disana guna mencukupi kehidupan sehari-hari. Kini harapan mereka agar pemerintah perduli dengan nasib pemecah batu.

TAHUN 2018, ANGGARAN KNPI TAPTENG DITAMPUNG DI APBD, Rahmansyah Sibarani Terpilih Jadi Ketua DPD KNPI Tapteng Periode 2017-2020

fokusliputan.com_TAPANULI TENGAH

"Ini adalah amanah bagi saya, dan akan saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Agar kedepan KNPI dan Organisasi kepemudaan OKP bersama-sama mendukung pembangunan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah ucap Rahmansyah Sibarani kepada wartawan disela-sela pengangkatan dirinya sebagai ketua DPD KNPI Tapteng periode 2017-2020 dalam Musyawarah daerah KNPI ke XIII lokasi Pantai Indah kalangan. Dihadiri Forkopimda, Sekda kab, jajaran DPRD, ketua DPD KNPI Sumut, jajajaran IPK,  jajaran TNI Dandim 0211/TT , jajaran aparat kepolisian dan rekan kerja pokja.

Ketua KNPI Provinsi Sumatera Utara Sugiat Santoso menghimbau agar kepengurusan DPD KNPI Tapteng dapat meningkatkan kinerja organisasi dan saling menjalin komunikasi yang baik dengan OKP lainnya. (27/11/2017)

Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Sibarani mengatakan agar pengurus KNPI yang baru agar tidak terlibat narkoba, OKP itu adalah persahabatan dan bukan preman. Sekaligus menyampaikan bahwa ditahun 2018 anggaran KNPI akan ditampung di APBD Pemkab Tapteng.

5 Tahun Depresi Terpaksa Di Pasung

fokusliputan.com_Tapanuli Tengah

Selama 5 tahun seorang wanita ini dikurung dalam sebuah pondok kayu layaknya seperti kandang hewan. Mustina boru Sinaga adalah anak dari pasangan Irwan Sinaga/Kamna boru Manullang. Mereka tinggal di desa Ladang Tengah Andam Dewi Tapanuli Tengah Sumatera Utara.

Mustina Sinaga beranak dua itu, terpaksa dikurung pihak keluarganya karena Mustina mengalami depresi gangguan jiwa akibat perlakuan suaminya Suheri Jawa anak dari Sutarman warga P.Gambar Dusun VIII Medan Sumatera Utara. Hingga saat ini, suaminya tak mau tahu dengan keadaan istrinya keadaan sakit, uang belanja pun tak diberikan, bahkan anak yang dilahirkan dari rahim Mustina pun dibawa pergi oleh suaminya Suheri ke Medan, hasil pernikahan resmi mereka.

Status mereka masih suami istri. Belum ada kata cerai. Karena Mustina masih menyimpan kartu Akte Nikah istri.

Kamna boru Manulang kepada Fokus Liputan mengatakan 'Ya, terpaksa kami kurung dia karena kami takut apabila terjadi hal hal yang tak diinginkan. Sudah ada 5 tahun, karena dia sempat lari. Kalau aparatur pemerintah disini di desa kecamatan ini tak mau tahu dengan keluhan kami. Kami butuh biaya perobatan, agar para pejabat bergerak hatinya membatu perobatan anak saya, setidaknya dibawa kerumah sakit (12/11)

Tak hanya itu, saya bermohon juga pada pemerintah setempat agar bantuan perhatian jangan sekedar perhatian saja, karena Mustina itu rindu sekali sama anaknya, dan segera menuntaskan hubungan mereka sebagai suami istri (rumahtangga), kekmanalah baik nya, agar baik semua.

Tetangga Herianti Nasution mengatakan saya kasihan juga melihat mereka, ya bersabarlah, bagaimana kita mau membantu, kami sajapun orang yang tak mampu..ya kiranya pejabat pejabat bergerak hatinya untuk meringankan beban mereka.,yang sakit itu cepat sembuh.

Tepat tanggal 13/11/2017. Beberapa orang dinas terkait Pemkab Tapanuli Tengah meninjau rumah mereka untuk melihat keadaan Mustina Sinaga. Akhirnya, Mustina Sinaga dibebaskan dari kurungan nya.

Tanggal 15/11/2017, Fokus Liputan menghubungi Kamna boru Manullang melalui telepon seluler. Kamna mengatakan pihak dinas sudah datang dengan membawa obat kepada Mustina. Kalau material tidak ada. Hanya obat dikasi. Kalau membawa kerumah sakit belum ada kepastian mereka. Dan untuk menanggapi hubungan rumahtangga Mustina, mereka masih mengusahakan memperbaiki, sebab menantu saya itu Suheri tak mau tahu dengan keadaan istrinya keadaan sakit, kalau akte nikah ada, yang membuat Mustina rindu sama anak dibawa suaminya ke Medan.

Lanjut Kamna, memang beberapa dinas datang kesini ,Camat dan staf rekan kesini sempat bertanya pada saya, kenapa masalah Mustina ini sampai sampai keatasan , kan sudah kami tangani. Saya diam saja, yang penting pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah Dinas Sosial sudah mengetahui keadaan warganya yang matapencaharian dibawah garis kemiskinan belum sejahtera.

Operasi Zebra 2017 Polres Tapteng Satlantas, 500 Kendaraan Di Tilang

fokusliputan.com_TAPANULI TENGAH

Korlantas Polri mulai 1 hingga 14 November 2017 melaksanakan Operasi Zebra. Kegiatan itu dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia, dengan menitikberatkan pada penegakan hukum. Kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan aturan atau melanggar lalu lintas akan langsung ditindak tegas alias tilang di tempat. Dalam sambutan pada Apel Gelar Pasukan Operasi Zebra 2017, Kepala Koprs Lalu Lintas Polri Irjen Pol Royke Lumowa, memberikan lima arahan kepada seluruh personil Polantas se-Indonesia.

Berikut amanah dari Kakorlantas buat personil yang berjaga di Operasi Zebra 2017: 1. Menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selain dengan pendekatan Dikmas, langkah penegakkan hukum juga menjadi salah satu upaya menekan angka kecelakaan. 2. Disiplin dalam berlalu lintas. Bila Operasi Zebra sudah dilaksanakan, tetapi tidak ada perubahan dari masyarakat dalam disiplin berlalu lintas, maka dianggap gagal bertugas. Karena sebelum gelar Operasi Zebra, sudah banyak dilakukan penekanan dan sosialisasi. Bila tidak maksimal dalam memberikan pelayanan, nanti akan terlihat bagaimana pelaksanaan Operasi Zebra. 3. Mengurangi Pelanggaran lalu lintas. Kalau pelanggaran masih terlihat dominan berarti Operasi Zebra masih dianggap biasa oleh masyarakat. 4. Menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. Tahun kemarin, kita sudah mengalami penurunan hingga 30 persen, dan tahun ini pada gelaran Operasi Zebra 2017 harus lebih baik lagi dalam menurunkan tingkat fatalitas. Melalui Operasi Zebra, Kepolisian dapat Negara untuk menyelamatkan banyak nyawa yang terbuang sia-sia di jalan raya. 5. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada Polri, dalam hal ini anggota yang bertugas di lapangan jangan ada lagi kolusi, dan korupsi dalam peneggakan hukum kepada pelanggar. Dan peneggakan harus ada kepastian dan bersifat adil. "Kami berharap dapat terwujud Kamseltibcarlantas, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Semoga kegiatan ini berjalan aman dan lancar," kata Royke.

Kita beralih ke Polres Tapanuli Tengah. Polisi Lalu Lintas Sat Lantas Satuan lalu lintas juga menggelar razia operasi zebra dikawasan jalan lintas sm raja - padang sidempuan.

Kanit Patroli Operasi zebra Ipda. Ahmad Mula Purba mengatakan ada 500 kendaraan yang ditilang. (06-07 November 2017).

Pantauan Fokus Liputan dilapangan, masih banyak pengendara yang belum sadar akan pentingnya keselamatannya dalam berkendara, melengkapi surat-surat kendaraan. Dan, beberapa warga yang memakai kendaraan sepeda motor terpaksa memilih antri dipenghujung jalan, memutar arah, dan tak berani melanjutkan perjalanan nya  sebab razia operasi zebra sedang dilakukan. Operasi zebra tersebut melibatkan petugas Polisi Militer, dan Dinas Perhubungan.

Enim (pengendara septor), mengakui dia tak berani lewat karena ada razia. “ini kendaraan saya, ya saya tak berani lewat, helm ku tak kubawa. Disamping itu, pengendara Sitompul (pakai Helm) mengatakan kita tak keberatan, karena kita patuh pada pajak peraturan. Karena, banyak sekarang yang memiliki kendaraan kreta (motor), “belli motor bisa, bayar SIM tak bisa, bayar pajak tak bisa. Pesan nya, ya teruslah razia supaya tertib.

Tak hanya itu. Ada yang unik dari operasi Zebra ini. Seorang Satpol PP Pemkab Tapteng Herianto terkena  razia. Herianto mengatakan “ saya sadar tak memiliki kaca spion dan ditilang tak bayar pajak kendaraan bermotor PKB (Pajak mati). 

Salah satu kendaraan septor merek scoopy terpaksa diangkut ke atas mobil patroli. Pengendara tak bisa menunjukkan surat STNK dan SIM nya.

Kepada Fokus Liputan, Brigadir Sarba Purba didampingi Briptu Erdy menjelaskan karena pada saat kami lakukan razia, yang bersangkutan pengendara tidak bisa menunjukkan bukti SIM dan STNK nya, terpaksa kami tilang, sudah kami suru agar yang bersangkutan membawa SIM STNK nya, nyatanya sampai sekarang dia tak kesini, operasi Zebra kita laksanakan sampai tanggal 14 November 2017

Fokus Liputan kembali memantau lokasi Jalan Simpang DPRD, Pos Unit TURJAWALI SAT LANTAS Polres Tapanuli Tengah. Beberapa personil Polisi Lalu Lintas tampak siaga memantau kekondusifan arus lalu lintas. Petugas disana mengatakan beberapa kendaraan yang melanggar aturan kita tindak, sepeda motor tersebut kita amankan di Unit Turjawali, bahkan beberapa kendaraan disana fisik motor (kreta) sudah dikotak katik, knalpot diganti, body fisik kreta dicopot, dan kita sudah amankan, beber petugas disana.

Informasi sementara yang diterima dari Pengadilan Negeri Sibolga  (PN Sibolga) , petugas PN sibolga menginformaskan silahkan buka situs Pengadilan Negeri Sibolga, disitu ada tertera  nomor Tilang Register. Silahkan memasukkan nama datanya disana, dan pengendara yang di tilang membayar langsung biaya administrasi sekaligus denda, silahkan men cek ke kantor Jaksa Sibolga disamping kantor Pos Sibolga. ‘bukan disini membayarnya’, beber petugas PN Sibolga kepada Fokus Liputan.

Sebelumnya, Fokus Liputan sempat berbincang dengan Kasat Lantas AKP Yusuf diruang kerjanya. Beliau mengatakan untuk pengadaan CCTV diareal lalu lintas yang dianggap rawan, akan kita upayakan, memerlukan jangka waktu yang panjang, terima kasih sudah memberikan masukan kepada kami, selaku mitra kerja.

Kepdes Bentak Warga Saat Tanya Dana Desa, Camat Sirandorung Tidak Sudi Angkat Telepon

fokusliputan.com_TAPANULI TENGAH

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta aparat untuk terus mengawasi penggunaan dana desa. Menurut Jokowi, dana desa penting untuk membantu perputaran ekonomi di level bawah, kata Jokowi di Hotel Stones, Legian, Badung, Bali, Jumat (4/8/2017).

Jokowi mengatakan saat ini negara telah menggelontorkan total Rp 127 triliun dana desa selama tiga tahun. Dirinya berharap dengan dana desa tersebut terjadi perputaran uang yang akan membentuk perekonomian warga. "Kan sudah saya sampaikan, ini uang banyak lo. Dua tahun lalu angkanya Rp 20 triliun, tahun lalu angkanya naik lagi Rp 47 triliun, tahun ini dari Rp 47 triliun jadi Rp 60 triliun," tuturnya. "Apa yang kita harapkan dari dana desa ini, ada perputaran dana desa di bawah. Ada perputaran dana di sana," tuturnya.

KPK sebelumnya mengaku melakukan kajian terhadap pengelolaan dana desa. Sebab, pengelolaan dana desa sangat rentan terjadi tindak pidana korupsi. Hasil kajian tersebut sudah diserahkan kepada pemerintah. KPK menyebut pengelolaan dana desa mempunyai kelemahan dalam empat aspek, yakni regulasi, tata laksana, pengawasan, dan sumber daya manusia yang mengelola dana desa. 

Namun, apa yang terjadi di Tapanuli Tengah (05/11/2017). Warga desa sigodung kecamatan Sirandorung malah dibentak Oknum Kepala  Desa disana, saat warga menanya perihal kemana saja dana desa itu tersalurkan.

Ironisnya, untuk mencuci parit saja menghabiskan anggaran sampai Rp 363.140.000, proyek yang menggunakan Dana Desa sebesar Rp 363.140.000 untuk tahun 2017 dinilai sangat tidak wajar. Warga pun menilai ada kejanggalan pada proyek pencucian/pembersihan parit atau drainase sepanjang 1.900 meter yang terletak di Dusun II tersebut.

Warga Tri Multa Nainggolan menuturkan kepada beberapa media , guna meminta penjelasan kepada oknum kepala desa Sigodung, oknum Kepala desa inisial FS malah membentak warga yang mencari tahu tentang aliran dana desa tersebut.

Begitu juga dengan ucapan Gunadi Marbun kepada media. Menurutnya pembangunan parit saat tahun 2014, nilainya hanya Rp.110 juta, sudah termasuk uang operasional. Panjangnya sama, 1.900 meter. Kenapa untuk mencuci parit ini saja menghabiskan anggaran sampai Rp 363.140.000. Kalau saya disuruh mengerjakan ini, untuk mencuci parit ini, Rp.70 juta pun saya terima. Ditambah pembuatan plat dwiker 2, tak sampai Rp.100 juta, sudah siap saya kerjakan itu. Berarti totalnya hanya Rp.170 juta. Sisanya kemana?, celoteh warga. Sekalipun ditambah dengan 2 plat dwiker yang belakangan dibangun, dengan menggunakan sumber dana yang sama, tetap anggaran dana desa tersebut berlebih.

Menurut informasi disana bahwa pekerja plat dwiker tersebut, mereka hanya diberi upah borongan Rp 6 juta per-unit. “Kalau plat dwikernya 2 berarti upahnya hanya Rp12 juta saja. Memang berapa banyak keperluan bahan untuk mengerjakannya. Sedangkan menanyakan RAB (Rencana Anggaran Biaya) saja sudah marah, yang marah kali dia (kepala desa-red) sama kami , waktu ditanya soal dana desa itu, beber warga.

Disamping itu, dugaan penyelewengan Dana Desa Sigodung Kecamatan Sirandorung, Tim Pengelola Kegiatan tidak di ikut sertakan sesuai Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang / Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 13/2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang jasa pemerintah desa, Tim Pengelola Kegiatan (TPK) adalah tim yang ditetapkan oleh kepala desa dengan Surat Keputusan (SK) terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

Adapun tugas TPK dalam Perka 13/2013, antara lain menyusun rencana pelaksanaan pengadaan dan melaksanakan pengadaan barang/jasa. Kemudian, membeli barang/jasa kepada penyedia barang/jasa atau perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang dituangkan dalam surat perjanjian. Serta, melaporkan kemajuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada kepala desa.

Tim Pengelola Kegiatan yang bertugas di Desa Sigodung, Kecamatan Sirandorung Tapteng ini, Jamarnatha Sihotang, kepada media mengaku tidak pernah diikutsertakan dalam pengelolaan dana desa mereka. Jelas itu. Kami akan laporkan ke pihak yang berwajib kalau dia (FS) kepdes tidak menjelaskan kemana saja dana desa itu dia alokasikan. 

Warga disana masih menelusuri masalah tersebut, sebab FS Kepala Desa susah ditemui di rumahnya, nomor handphone sering berganti.

Diketahui, Kepala Desa Sigodung adalah bawahan Camat Sirandorung . Camat Sirandorung Tulus Panggabean sebelumnya pernah menjabat sebagai Camat Tapian Nauli tahun 2010, di tahun 2015 Tulus Panggabean menduduki jabatan sebagai Camat Sibabangun. Di tahun 2017 Tulus Panggabean dipercaya sebagai Camat Sirandorung.

Akhirnya, Fokus Liputan mencoba mencari tahu nomor ponsel Sang Camat Sirandorung dari jajaran dinas Pemkab Tapteng. Guna konfirmasi, Tulus Panggabean,SH 0823-6576-55xx, nomor sang Camat aktif, berulang kali dihubungi, sang Camat tidak sudi angkat telepon.

Warga sangat berharap, pihak KPK-RI Komisi Pemberantasan Korupsi dapat berkunjung ke Tapanuli Tengah untuk mengevaluasi  memonitoring sistem pemerintahan yang ada di Tapanuli Tengah.

Korupsi Proyek Rigid Beton di Sibolga , Negara Rugi Rp 10 miliar.

fokusliputan.com_SIBOLGA

Tidak tertutup kemungkinan, kasus kasus lain akan terungkap. 10 rekanan proyek rigis beton di kota Sibolga telah terungkap, menjadi bahan perbincangan hangat khususnya warga kota Sibolga.

Tim penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Pidsus Kejatisu) menahan 10 tersangka korupsi peningkatan jalan dari aspal hotmix menjadi perkerasan beton semen atau rigid beton di Kota Sibolga, Sumatera Utara.

Proyek ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Usulan Daerah (UD) yang tertuang dalam DIPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Sibolga Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 65 miliar.

Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejati Sumut, Sumanggar Siagian yang dikonfirmasi wartawan mengatakan, dari 13 kontrak kegiatan yang dilakukan, berdasarkan hasil audit BPK RI, diketahui negara mengalami kerugian sebesar Rp 10 miliar.

Tim penyidik Tumpal Hasibuan mengatakan untuk menahan para tersangka sesuai surat perintah penahanan yang dikeluarkan Kepala Kejati Sumut Bambang Sugeng Rukmono.

"Para tersangka ditahan selama 20 hari di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta Medan," kata Sumanggar, Kamis (2/11/2017).

Para tersangka yang ditahan adalah Direktur PT Barus Raya Putra Sejati Jamaluddin Tanjung, Direktur PT Enim Resco Utama Ivan Mirza, Direktur PT Suakarsa Tunggal Yusrilsyah, Direktur PT Arsifa PIER Ferdinan Siregar dan Dirktur PT Andhika Putra Perdana Mahmuddin Waruwu.

Kemudian, Direktur PT Gamos Multi Generalle Erwin Daniel Hutagalung, Direktur PT Bukit Zaitun Hobby S Sibagariang, Direksi PT Andhika Putra Perdana Gusmadi Simamora, Wadir CV Pandan Indah Harisman Simatupang dan Direktur VIII CV Pandan Indah Batahansyah Sinaga.

"Sebelum ditahan, para tersangka menjalani pemeriksaan sejak pagi. Ada tiga tersangka lain yang kita jadwalkan pemanggilannya pada Selasa pekan depan. Ketiga tersangka ini dari pihak penyelenggara, yaitu Kadis PU Sibolga berinisial MP, PPK dan ketua Pokja,” ucap Tumpal.

WALIKOTA SIBOLGA MINTA OKP INTROPEKSI DIRI

fokusliputan.com_SIBOLGA

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD KNPI Sumatera Utara Budi Nasution telah meminta agar Ivan merangkul seluruh unsur pemuda, menjalankan program kepemudaan dan mendukung program pembangunan pemerintah. Jangan ada lagi perbedaan, semua pemuda harus bersatu menjalankan program dan membantu pemerintah Kota Sibolga dalam menjalankan program-programnya.

Hal yang sama turut dikatakan mantan Ketua KNPI Kota Sibolga Heri Yon Marbun agar Ivan meningkatkan kualitas pemuda Kota Sibolga.

Tanggung jawab yang berat bila perpecahan disebabkan oleh sifat keegoan. Hal ini dikatakan ketua KNPI Sibolga Ivan Arvandi Harahap. Ivan mengupayakan agar kedepannya dapat menyatukan kembali Organisasi Kepemudaan OKP. Ini disebabkan kurangnya kebersamaan, tidak saling menghargai, saat ini masing masing OKP memunculkan keegoan nya hinga terpecah belah.

Untuk itu, lanjut Ivan, dirinya akan melakukan kegiatan kebersamaan dengan melaksanakan event event olah raga sperti volly, catur dan seterusnya, mencoba merangkul kembali kebersamaan itu dengan cara dialog (mediasi-red).

Dalam waktu bersamaan, Walikota Sibolga Syarfi Hutauruk menjelaskan menurut saya , kalau ada program KNPI bisa didistribusikan pelaksanaan-nya melalui Organisasi Kepemudaan OKP , inilah yang  kurang nampak.

Pemerintah dinas kepemudaan dan olahraga telah menghimbau dan ada-nya anggarannya, kalau dibilang kesalahan pemerintah , adanya anggarannya. Tapi, ini tidak dilakukan secara maksimal.  Sarana sudah diberikan , politik dan perhatian anggaran sudah. Tergantung kreatif inovasi mereka, kalau mereka tidak punya kreatifitas, tidak ada kegiatan , jangan salahkan orang lain.

Yang kedua, lanjut Walikota, banyak sekali sekarang OKP, 42 OKP belum tentu separuh yang ada eksis.  Menjelang Musda KNPI , baru muncul stempel dibawa sama ketua nya, berkantor entah dimana, kegiatan tak jelas,  papan plank tak jelas, harusnya kalau kita mau jujur, evaluasi ini.

Tapi kadang-kadang, hanya kita tahu muncul proposal. Sekarang tak gampang bagi kita mengeluarkan anggaran dan itu bisa bermasalah, kalau tidak eksis OKP nya. (file-28/10)

Jadi, menurut saya (walikota), OKP nya juga intropeksi , sebelum melakukan kegiatan dan meminta bantuan perhatian pemerintah , selama ini kita eksis gak, kantor kita ada gak, ada juga kepengurusan itu sudah habis masanya dan tidak Musda Musda sampai sekarang, jadi apa ini yang kita perhatikan, beber Walikota

Waktu musda KNPI sudah saya himbau,  ini ada OKP yang tidak jelas nanti pada waktu Musda dia yang paling ngotot minta suara tapi setelah itu dia tak nampak lagi, ini harus jujur menurut saya, ungkap walikota mengakhiri konfirmasi.

Kinerja Seksi PROPAM Polres Tapteng Membaik

Miskomunikasi Polantas-Pers.”Mediasi Mitra Kerja Terjalin Dengan Baik"

fokusliputan.com_SIBOLGA

Adanya miskomunikasi antara Personil lalu Lintas Polantas Polres Tapanuli Tengah dengan keluarga Almarhumah R.Sianipar atas pemberitaan di Fokus Liputan edisi 04 Juli 2017 Urusan Surat LP lakalantas JR Polres Tapteng. Saat itu, Brigadir Andre sempat melontarkan ucapan yang membuat kesal keluarga korban almarhumah dalam pengurusan Surat keterangan meninggal No.Pol.SK/39/VII/2017/Lantas, hingga akhirnya Fokus Liputan menyampaikan masalah tersebut ke Dirlantas Polda Sumut melalui rekan kerja PERS Jurnalis SCTV Sibolga Se-Tapanuli.

Postingan berita di Fokus Liputan tersebut secara resmi telah kita hapus, tidak ada unsur paksaan dari siapa pun, karena pihak Brigadir Andre sudah melakukan itikad baik meminta maaf atas ucapannya saat itu, kepada keluarga Almarhumah R.Sianipar. (02/11/2017)

Beta Simatupang jurnalist kru TV INDOSIAR FOKUS wilayah Sibolga Tapanuli Tengah (anak Kandung Almarhumah R.Sianipar) sudah menerima permintaan maaf beliau Andre, disaksikan petugas Propam Provos Polres Tapanuli Tengah diketahui Kasi Propam Polres Tapteng IPTU Kuson Butar Butar, dipandu oleh personil Propam Uil Simamora Ntd,  Pardede, Totok dan rekan kerja di Seksi Propam.

Kanit Lantas Ipda IE Simatupang mengatakan saya sebagai atasan Andre mempunyai tanggungjawab penuh atas ucapan anggota saya, kita sudah berulang kali meminta maaf kepada appara (sapaan teman semarga-red)

Maaf, Appara. Perlu saya tegaskan. Saya tidak memberikan uang kepada Andre, dan Andre tidak menerima uang dari saya dalam masalah ini. Masalah ini adalah masalah ucapannya. Ucapan nya yang membuat kesal. Meskipun appara , maupun Kasat Lantas Tapteng Pak Yusuf meminta maaf. Menurut saya bahwa appara dan Kasat lantas tidak pernah membuat saya kesal.

Yang membuat kesal itu adalah anggota Brigadir Andre. Saya menunggu itikad baik Andre, selagi itikad baik meminta maaf tidak dilakukannya, postingan berita tetap dipublikasikan. Itupun, kalau saudara Andre meminta maaf kepada kita, kita pasti memaafkan. Urusan postingan berita, akan saya hapus, dan sudah disaksikan Andre sendiri dan personil Propam. Urusan selesai, tidak ada unsur sakit hati, karena kita itu adalah mitra kerja, ujar Beta

Brigadir Andre mengatakan saya meminta maaf , atas kejadian ucapan kemarin, untuk kedepannya hubungan kita sebagai mitra kerja menjadi akrab, dengan membubuhi tandatangan pakai materai, kedua belah pihak sudah bersalaman. Mediasi Mitra Kerja Terjalin Dengan Baik.

Dari amatan Fokus Liputan, Kinerja personil Propam Provost Polres Tapanuli Tengah sangat baik, ramah dan peduli akan keamanan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Sebelumnya Polda Sumut telah melakukan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) atas fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam) Poldasu mewujudkan Postur Propam yang Promoter sebagai Garda terdepan penjaga citra Polri dan Benteng terakhir pencari Keadilan. Propam tugasnya bersih bersih kedalam sehingga mampu menciptakan citra keluar, menjaga marwah kehormatan Polri.

Cuaca saat itu hujan, kru Indosiar (fokus liputan) dan personil Polres Tapteng menyempatkan berfoto bersama, mitra kerja mempererat tali silahturahmi. (***)

Belanja Daerah Tapteng Tahun 2017 Meningkat Menjadi Rp. 1.183.605.837.502.37

fokusliputan.com_TAPANULI TENGAH

Bappeda Kab. Tapteng Laksanakan Rapat Integrasi SSH pada e-Planning

Jumat, 29 september , Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) bersama dengan Bupati Tapteng dan jajarannnya menggelar rapat paripurna tentang penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan-Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2017 dan Rancangan Kebijakan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapteng 2017-2020, bertempat di Ruang Rapat DPRD Tapteng.

Dalam rangka penyusunan perubahan anggaran, pendapatan dan belanja daerah diperlukan penyusunan kebijakan umum, perubahan APBD, yang disepakati antara DPRD dengan pemerintah daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar, penyusunan proritas dan plafon anggaran sementara, perubahan APBD anggaran tahun 2017.
Belanja daerah Tapteng tahun 2017 semula dianggarkan Rp. 1.091.824.630.924,- meningkat menjadi Rp. 1.183.605.837.502.37, perubahan belanja langsung mengalami peningkatan sebesar Rp. 94.771.191.342.24,- antara lain merupakan alokasi untuk penyelesaian pembayaran DAK fisik Tahun 2016, dana bantuan hibah kegiatan rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana, serta jaminan untuk kesehatan nasional untuk puskesmas Tapanuli Tengah.
Kurun waktu Tahun 2017 ini telah terjadi asumsi – asumsi dasar sehubungan dengan perkembangan penyelenggaraan, baik pada pimpinan pusat maupun daerah, yang memerlukan penyesuaian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Tapteng 2017. Rp. 1.068.524.630.924 setelah perubahan menjadi Rp. 1. 118.602.822.790 meningkat menjadi 4,48 Persen, Pendapatan asli daerah dari Rp. 72. 369.935.497,- menjadi peningkatan tersebut berasal dari pendapatan pajak yaitu, dari pajak golongan c Rp. 1. 560.081.712,- hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 1.312.357.866 serta lain – lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 3.040.859.115.

Selain itu dana pengembangan yang mengalami perubahan dari Rp. 956.029.512.000, menjadi Rp. 991.183.586.000, sehubungan penyelesaian pembayaran DAK fisik tahun 2016, dari kementerian keuangan Rp. 46.282.875.000, serta adanya pemotongan DAU oleh kementerian keuangan bagi seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pemotongan DAU Tapteng sebesar Rp. 11.128.801.000 atau 1,79Persen dari jumlah DAU Tapteng.

Pendapatan lain – lain yang sah yang mengalami perubahan dari semula Rp. 40.125.183.427, menjadi Rp. 49.259.135.000,- sehubungan dana hibah yang bersumber dari APBN-P Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 12.000.000.000,- yang merupakan dana bantuan hibah dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Tapanuli Tengah, selanjutnya pada pos bagi hasil, pajak dari Propinsi mengalami kenaikan sebesar Rp. 2.133.951.573,- yang merupakan pembayaran bagi hasil pajak dari tahun sebelumnya kepada pemerintah Tapanuli Tengah.

Perubahan pembiayaan daerah yang berasal dari penerimaan pembiyaan daerah yaitu sisa lebih perhitungan anggran (SILPA) Tahun 2016 sebesar Rp. 44.628.299.109.37. Sementara perubahan pengeluaran pembiyaan daerah terjadi sehubungan penyertaan modal pada PT.BANK Sumut hasil RUPS tahun buku 2016 sebesar Rp. 2.925.284.397.
Dengan rancangan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah dan indikasi program prioritas disertai kebutuhan pendanaan RPJMD Tapanuli Tengah Tahun 2017-2022 sehingga dapat disepakati dan diwujudkan dalam nota kesepakatan.

Bappeda Kab. Tapteng Laksanakan Rapat Integrasi SSH pada e-Planning

(KOMINFO Selasa, 31 October 2017 | 23:11 WIB)

Adanya tuntutan peningkatan kinerja perencanaan dan keuangan yang lebih efektif, ekonomis, akuntabel dan transparan, serta sebagai tindak lanjut pencegahan tindak korupsi terintegrasi di Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu), yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) maka Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah (Pemkab Tapteng) melalui Bappeda melaksanakan Rapat Standar Satuan Harga (SSH) pada e-Planning Kab. Tapteng di Ruang Rapat Bappeda, Selasa (31/10/2017).

Kepala Bappeda Kab. Tapteng (Basyri Nasution, SP) didampingi oleh Sekretaris Herison Siregar, ST buka rapat pembahasan SSH pada e-Planning yang dihadiri oleh perwakilan SKPD di lingkungan Pemkab Tapteng beserta seluruh jajaran Bappeda. Tampak hadir pada rapat itu, Kadis Kominfo Kab. Tapteng Dedy Sudarman Pasaribu, SP dan Kasi Pengembangan Aplikasi Thomas H. Sianturi, S.Kom.

"Rapat ini juga sebagai tindak lanjut atas telah ditandatanganinya MoU Replika Aplikasi e-Planning Pemerintah Kota Medan oleh Kepala Bappeda Kab. Tapteng dengan Kepala Bappeda Kota Medan tanggal 16 Oktober 2017 yang lalu," ujar Basyir Nasution, SP.

Pada rapat itu, dibahas Standar Harga (SSB) yang merupakan daftar harga barang/jasa. Selanjutnya, diperkenalkan tampilannya dalam aplikasi e-Planning baik tampilan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) sebagai rincian harga pada suatu kegiatan, yang didalamnya meliputi standar harga barang/jasa yang diperlukan dalam suatu kegiatan atau berisi perpaduan beberapa SSH.

Selanjutnya, ditampilkan Analisis Standar Biaya (ASB) yang merupakan analisa barang/jasa yang diperlukan dalam pengerjaan suatu kegiatan berikut rincian biayanya atau perpaduan beberapa SSH dan HSPK. SKPD teknis terkait diharapkan dapat memberikan masukan dan menindaklanjutinya di SKPD masing-masing sesuai bidang tugasnya dalam pengisian berbagai substansi SSH tersebut, termasuk HSPK dan ASB sehingga pada saat launching penggunaan e-Planning tersebut nantinya sudah termasuk dengan kesiapan berbagai komponen SSH tersebut.

SDN 157016 Desa Lubuk Ampolu, Ada Ruang Khusus Untuk Murid IQ Rendah-

fokusliputan.com_TAPANULI TENGAH

Siapa pun murid / siswa berhak mendapat pendidikan yang layak. Hal ini sudah tercantum dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal 4 (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dan, didalam BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH (Bagian Kesatu);  Hak dan Kewajiban Warga Negara Pasal 5 (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Sepertinya, gelar S.Pd yang disandang Kepala Sekolah SDN 157016 Desa Lubuk Ampolu ini perlu disertifikasi melirik ucapannya. Membedakan murid yang pola pikir lambat (IQ rendah), tak harus diasingkan ruangannya. Ironisnya, ruangan tersebut layaknya seperti gudang penyimpanan barang bekas, dinding atap yang hancur, hawa ruangan belajarpun menyengat.

Lamtiur Simorangkir S.Pd selaku Kepala SDN 157016 Desa Lubuk Ampolu ini terlihat tegas. Saat Fokus liputan menghampiri sekolah dan memandangi satu ruangan belajar yang sudah tak layak pakai, lazimnya bisa disebut gudang barang bekas justru dijadikan tempat proses belajar mengajar.

Kepada fokus liputan, Lamtiur mengatakan sekolah kita memang banyak yang bagus ruangannya, kalau satu ruangan ini memang dulu tempat ruang perpustakaan, ruangan kantor kian yang tak terpakai. Karena murid kita melebihi kapasitas, jadi kita pakailah ruangan ini untuk proses belajar mengajar.

Lanjutnya, pihak Takola Tata Kelola Sekolah (dari SMK Negeri 1-red) sudah datang mensurvei sekolah ini sewaktu kami melakukan rapat pertemuan dengan dinas pendidikan waktu di Pinangsori. Maaf, ya, kami tidak bisa memberikan komentar apapun menyangkut sekolah ini, sekolah ini memang tahap pembangunan bertahap, bukan seperti sekolah lain, informasi yang mereka berikan yang adalah mengatakan 10 tahun tak diperbaiki sekolahnya, mengada-ngada saja, kalau kami tidak seperti itu bebernya dengan arogan

Kami tidak bisa melangkahi Kasubdis pendidikan kami, yang jelas , sekolah ini sudah dicek, namun prosesnya bertahap, karena itu intruksi dari dinas pendidikan.

Mengapa masih dipakai ruangan gudang ini untuk proses belajar mengajar, apa nyaman anak sekolah belajar disitu ?, Lamtiur didampingi tiga rekan guru mengatakan ya karena kelebihan kapasitas sekolah lah, terlalu banyak murid kita makanya tidak tertampung.

Sebenarnya, kata Lamtiur lagi, mereka anak SD itu yang kita pisah dari teman-temannya. Kalau diruangan belajar yang bagus disana tempatnya diujung itu adalah anak yang daya tangkap pikirnya cepat. Kalau yang diruangan yang itu (gudang-ruangan tak terpakai-red) adalah yang pola pikirnya lambat , lazimnya disebut IQ rendah

Jadi, tak perlu ya diberitakan itu, sekolah ini dalam proses perbaikan, ucap kepala sekolah meninggalkan wawancara sambil tertawa.

Plt Kepala Dinas Pendidikan Herman Suwito saat ditelepon Fokus Liputan usai menghadiri acara pertemuan dengan Kejari Sibolga (31/10/2017), Herman mengatakan semua bangunan sarana pendidikan kita prioritaskan pendidikannya dan akan kita utamakan. Tetapi, menyangkut ucapan kepala sekolah itu membedakan daya tangkap pikir anak dibeda-bedakan mungkin ada kekeliruan baginya. Nantilah kita tegur bahasa kepala sekolah itu yang membedakan pola pikir lazimnya disebut IQ rendah untuk satu ruangan.

Warga disana mengatakan kalau membedakan pola pikir anak kita , buat sajalah program sekolah SDLB dibawah naungan SD Negeri 157016 Desa Lubuk Ampolu, bangunan SDLB nya diletakkan diareal sekolah itu, celoteh warga.

Tak hanya itu, warga desa ampolu tapanuli tengah disana menyambung hidupnya dengan bekerja sebagai kuli batu. yang mana batu sungai disana, dipecahkan dengan menggunakan martil hingga ukuran kecil, lalu dijual perkilonya.

Informasi sementara yang diperoleh Fokus Liputan dilapangan, banyaknya sekolah bangunan yang terdaftar untuk perehapan / perbaikan ada kaitannya dengan SMK negeri 1 Sibolga Tapanuli Tengah. Ironisnya, beberapa sekolah selalu mengatakan Takola (tata kelola sekolah) yang diperuntukkan untuk rehab keperluan sekolah. Tak hanya itu, apabila proposal pihak sekolah ini membutuhkan perhatian, yang disampaikan pihak dinas, itu harus melalui izin SMK Negeri 1 Sibolga Tapanuli Tengah jalan Tukka Sibuluan raya. Contoh, ada 60 proposal yang disampaikan, hanya dua yang terealisasi.

Indikasi persoalan pendidikan di Tapanuli Tengah, bisa terbilang dua instansi memegang satu peranan kendali, sebab kabar sementara yang diperoleh Fokus Liputan , diduga Departemen pendidikan Pusat memberikan kepercayaan kepada SMK Negeri 1 tersebut untuk mengawasi semua pelaksanaan prodiknas program pendidikan nasional di pemerintahan kabupaten tapanuli Tengah Dinas Pendidikan, bagaimana penggunaan dana alokasi khusus untuk sekolah, dana Bantuan operasional apakah sudah berjalan tepat sasaran sesuai Anggaran Belanja Negara APBN yang sudah diketuk 2017, yang notabenenya 2018 akan terealisasi keseluruhannya ?