LSM FMPK ; Kritik Pedas Tentang Perjalanan, Terkait Sidang Paripurna

fokusliputan.com_Saparudin Telpi Tuding Gedung Parlemen Gayo Lues Jadi Panggung Sandiwara. Koordinator LSM FMPK (Forum Masyarakat pembela Kebenaran) Saripudin Telpi mengkritik pedas tentang perjalanan,- terkait Sidang Paripurna Qanun APBK 2022, mulai dari hari  Jum'at tanggal 26 sampai Selasa (30/11/2021).

Saparudin Telpi menilai, pertama - pelaksanaan sidang paripurna DPRK Gayo Lues tentang Qanun Anggaran pendapatan dan belanja kabupaten (APBK) Gayo Lues untuk tahun 2022 menuai banyak kritikan dari sejumlah Fraksi di DPRK setempat. 

Salah satunya ketua Fraksi Gayo Peduli Abdul Karim Kamaladarna menyampaikan ada 20 item Pemkab di nilai kegagalan Pemerintahan Amru-Said Sani memimpin Gayo Lues. 

Karim Kamaladarna dari partai PKPI mengeritik pedas Bupati Gayo Lues tentang kinerja selama empat tahun memimpin Gayo Lues ini.

Yang ke 20 kritikan dalam pandangan umum ,- kata Saparudin ; mengenai intervensi hak budget terlalu kuat,Brekdown RPJP ke RPJM ke RKPD sering kali tidak nyambung.

Dugaan ; terlalu banyak order dalam proses perencanaan dan juga koordinasi antara SKPD dalam proses perencanaan masih lemah. 

Tenaga perencanaan yang ada di tingkat SKPD dan Bappeda belum memadai, pendekatan partisipatif dalam perencanaan melalui Musrenbang didominasi oleh kepala daerah dan SKPK. Ketersediaan dana tidak tepat waktu seperti pengesahan APBK perubahan seharusnya di bulan Oktober, namun DPA nya turun pada bulan November.

 

RPJP, RPJM dan Renstra SKPD belum sepenuhnya optimal sehingga sulit untuk diterjemahkan kegiatan di lapangan. 

Ketidak transparan dalam pengambilan keputusan serta penyampaian data informasi sehingga DPRK tidak mengetahui nya. Tertib administrasi keuangan dan peraturan belum berjalan maksimal, kecenderungan terjadinya tidak kesetaraan pejabat eselon dua,dimana adanya superior dan inferior.

Adanya kegiatan bukan kepentingan umum, namun untuk kepentingan golongan,juga perekrutan pejabat eselon I,II,III dan IV kurang efektif sehingga mempengaruhi kinerja SKPK. Alokasi dana dari tahun ke tahun terus menurun  di samping faktor keuangan negara juga di sebabkan masalah administrasi seperti realisasi program DOKA dan DAK tidak terselesaikan pada tahun anggaran berjalan. 

Pengelolaan PAD belum di lakukan secara maksimal, contoh nya Pengelolaan PLTMH yang bisa meraup PAD,namun tidak di fungsikan. Admistrasi keuangan tidak transparan dan sepertinya saling di rahasiakan,tata birokrasi tidak sesuai mekanisme nya, ada staf melambung melebihi pimpinannya. 

Fungsi di bidang Hukum belum berfungsi, padahal bagian hukum merupakan filter terhadap potensi masalah di kemudian hari,dan juga bagian aset belum bekerja secara valid, seperti kendaraan, peralatan dan bangunan aset pemerintah.

Dan terakhir dari pandangan umum anggota dewan tersebut ujar Saparudin Telpi pada Kamis (2/12/2021) kepada wartawan menjelaskan,Tentang tindak lanjut pemutahiran data temuan pihak BPK dan Inspektorat belum terlaksana dengan baik tentang pemaparan sampai dimana penyelesaiannya.

Saparudin Telpi menambahkan,yang menjadi pertanyaan besar kami,kok di akhir persidangan tersebut bisa berlangsung lancar,ada skenario apa sebenarnya di mainkan di gedung dewan yang mulia tersebut.  

Dari hujan kritikan menjadi mulus di babak akhir dan sepertinya gedung dewan di jadikan sebagai panggung sandiwara antara pihak legislatif dan eksekutif untuk memuluskan persidangan.

(fokusliputan.com/Mhd Daud Aceh)