Tidak Ada Respon Dari Pihak DPRD Dan Bupati, Tuntut Hasil Seleksi Calon Kepala Desa

fokusliputan.com_TAPANULI TENGAH. 

Menurut Parningotan Pandiangan, cakades Rawa Makmur, kecamatan Kolang, Tapanuli Tengah, pengunjukrasa membawa tuntutan agar hasil seleksi Cakades yang telah diumumkan pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa - P2KD beberapa waktu lalu dibatalkan, karena dianggap tidak transparan dan juga bermuatan kepentingan.

“Saya nggak pernah dikasih tahu bahwa saya sendiri pernah gagal, yang saya tahu mereka itu (cakades lain) cabut normor, dimana hak kami. Ketika kami sudah ikat janji, kamu kalah karena ini loh, tapi ini tidak transparan, kenapa, karena mereka (P2KD) tidak membuktikan, ujarnya.

Dengan aksi turun ke jalan, beberapa cakades juga melakukan perlawanan hukum dengan menggugat P2KD dan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah ke Pengadilan Tata Usaha Negara – PTUN Medan, yang sampai kini gugatan tersebut masih dalam proses persidangan. Sementara, proses pemilihan kepala desa di 75 Desa di Tapanuli Tengah dikabarkan terjadwal 12 September 2018 ini.

Seribuan massa calon kepala desa (cakades) bersama pendukungnya di Kabupaten Tapanuli Tengah kembali menggelar aksi unjukrasa di depan kantor DPRD dan Bupati di kecamatan Pandan kabupaten Tapanuli tengah. Sumatera Utara, Senin, 10/9/2018. Unjukrasa yang ketiga kali ini dari pihak cakades dan masyarakatnya tidak mendapat respon dari pihak legislatif maupun eksekutif. Pengunjukrasa ingin membakar ban bekas, namun dilarang oleh pihak kepolisian. Pengunjukrasa juga meneriakkan rasa kecewa saat sejumlah anggota DPRD berorasi dan mengaku, tuntutan massa tidak akan direspon oleh legislatif maupun pemerintah.

“Kami telah berdiskusi di dalam dan tidak membuahkan hasil apa-apa, karena bupati yang ingin kita temui juga tidak berada ditempat. Kalau memang kehendak kita mau ikut bersama dengan masyarakat. Tetapi juga tidak berbuah hasil dan pasti capek masyarakat, beber Martin Tobing, anggota DPRD Tapteng.