Rapat Paripurna DPRD Bupati Tapteng dan Wakil Sampaikan Nota LKPJ

fokusliputan.com_TAPANULI TENGAH

Rapat Paripurna DPRD Tapanuli Tengah dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Tapteng Syahrun Pasaribu,SE. , dihadiri Bupati Tapteng, Wakil Bupati, Sekdakab Tapteng, Forkopimda dan OPD Tapteng. Dalam waktu bersamaan, Bupati Tapanuli tengah Baktiar Ahmad Sibarani menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tapteng Tahun 2017. (Jumat, 23/03/2018).

Bupati Tapanuli Tengah dalam laporan keterangan pertanggung jawaban Nota Pengantar Keuangan 2017 menyampaikan LKPJ, ini merupakan Amanat UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta PP Nomor  3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Kepala Daerah Kepada DPRD dan informasi penyelenggaraan Pemda kepada masyarakat, menyatakan Kepala Daerah menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan setahun anggaran berakhir.

LKPJ ini merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan yang pertama yang kami sampaikan  kepada Dewan yang terhormat sejak kami dilantik 22 Mei 2017 yang lalu. Secara Substansi, LKPJ ini merupakan pelaksanaan dari APBD dan P-APBD tahun anggaran 2017, dimana arah kebijakan anggaran telah ditentukan oleh Pejabat Bupati sebelumnya kemudian kami dilantik, kami melanjutkan program dan kegiatan yang telah dijabarkan APBD dan P-APBD tahun anggaran 2017, jelasnya.

Secara garis besar, Capaian Kinerja sebagai berikut. Tercapainya kinerja pada urusan pendidikan tahun 2017 antara lain :

Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya untuk 4 (empat) SMP, rehabilitasi ruang belajar untuk 11 (sebelas) SD, dan 6 (enam) SMP.

Pembangunan laboratorium IPA beserta perabotnya untuk 11(sebelas) SMP serta pengadaan sarana peningkatan mutu pendidikan berupa buku-buku pelajaran, peralatan pendidikan dan media pembelajaran untuk 37 (tiga puluh tujuh) SD dan 28 (dua puluh delapan) SMP.

Selanjutnya, angka partisipasi kasar untuk SD / MI tahun 2017 meningkatkan tahun 2016 mencapai 99,20 persen, SMP / MTs 93,86 persen dan SMA / MA 70,10 persen. Sementara itu, angka kelulusan untuk semua tingkatan mencapai 100%, demikian juga angka putus sekolah untuk semua tingkatan menunjukkan penurunan kecuali pada jenjang SMA / SMK / MA, hal ini terjadi sejak tahun 2016, setelah kewenangan pendidikan menengah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi pada Urusan Kesehatan, Angka Kematian IBU (AKI) mengalami penurunan dari 11 menjadi 8 AKI per 100.000 kelahiran hidup, hal ini sebagai dampak dari meningkatnya jumlah ibu bersalin yang ditolong medis dari 70,90 % tahun 2016 menjadi 93,50 % tahun 2017 sementara itu usia harapan hidup mencapai 70 tahun.

Selanjutnya jumlah masyarakat yang menerima pelayanan kesehatan tahun 2017 melalui Jamkesmas sebanyak 144.334 orang , Jamkesda yang dibiayai dari APBD Kabupaten Tapteng sebanyak 24.500 dan dari APBD Provinsi Sumatera Utara sebanyak 6.378 orang. Namun, masih terdapat sekitar 40% masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS untuk jaminan kesehatan. Hal ini perlu mendapat tindak lanjut bekerjasama dengan BPJS.

Sejalan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan secara bertahap peningkatan sarana dan prasarana kesehatan antara lain terhadap gedung puskesmas dan rumah dinas dokter pada 21 puskesmas, RSUD Pandan, Pengadaan Alkes dan Obat-obatan, dalam rangka mendukung penyelenggaraan Jamkesmas serta memenuhi ketentuan akreditasi dari segiklasifikasi, fasilitas, dan kemampuan pelayanan untuk akreditasi RSUD Pandan dan Akreditasi Madya terhadap 1 puskesmas yakni puskesmas poriaha serta pengusulan Akreditasi untuk 10 puskesmas pada tahun 2018 ini.

Untuk menunjang sarana transportasi capaian kinerja pada urusan Pekerjaan Umum (PU) tahun 2017 antara lain, jalan Hotmix 21,734 m, jalan lapen 15.351,50 m telford 1.237,25 m, dan jalan rabat 1.152,50 m, plat beton 29 unit pembangunan jembatan gantung 4 unit, dan pembangunan saluran 2.869,25 m sehingga saluran irigasi primer kondisi baik 63,57 persen. Sementara irigasi sekunder dengan kondisi baik sekitar 70 persen. Terkait penanganan jalan , konsep yang akan dilaksanakan mulai tahun 2018  ini adalah mengupayakan penanganan tuntas setiap ruas jalan dan jembatan.

Pada  urusan Perumahan dan kawasan permukiman telah dilaksanakan pembangunan 25 kantor Kepala Desa, 9 Kantor Lurah, rehabilitasi 14 aula kantor Camat, pembangunan jalan lingkungan sekitar 5 Km dan drainase 4 Km, pembangunan rumah baru bantuan stimulan perumahan swadaya (program PSPS 75 unit) , pembangunan Spam, pembangunan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (program pamsimas termasuk jaringan pipa distribusi air bersih hidran umum, sehingga jumlah pengguna air bersih meningkat 41.502 rumah tangga menjadi 47,708 rumah tahun 2017. 

Sektor Pariwisata pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan terkait pemanfaatan sumber daya alam untuk peningkatan perekonomian bahwa pembangunan pariwisata difokuskan pada promosi objek obek wisata, pengembangan obiek wisata yang sudah ada, serta kedepan akan diupayakan pembangunan Objek wisata yang baru seperti titik nol peradapan Islam Nusantara, Makam Mahligai dan Makam Papan Tinggi.

Sektor dan perikanan diarahkan pada peningkatan hasil hasil kelautan dan perikanan serta budidaya perikanan, jumlah produksi ikan tangkap dan budidaya tahun 2017 sebanyak 82.901 ton. Sektor pertanian dilaksanakan melalui pembangunan dam parit, embung desa, jalan produksi pertanian, jalan usaha tani. Pengembangan jaringan irigasi tersier serta pe dan penanggulangan penyakit ternak rangka mengoptimalkan pelayanan pemerintah berbasis teknologi informasi, sejak tahun 2017 bekerjasama dengan komisi pemberantasan korupsi telah memulai persiapan sarana prasarana.

Mendukung layanan Pemerintah Pemkab Tapteng akan menggunakan Aplikasi berbasis E- Pemerintah antara lain E Perencanaan E-Perijinan, sistem aplikasi pelayanan kepegawaian dan E-budgetting yang masih pada tahap persiapan serta layanan E Government lainnya.

Untuk mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara telah dilaksanakan penegakan disiplin larangan merokok dilingkungan kantor serta larangan penyalahgunaan narkoba bagi Aparatur di Kabupaten Tapanuli Tengah. Rapat paripurna dewan yang terhormat sesuai ketentuan pasal 71 ayat 9 peraturan menteri negor nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri negor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yaitu hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan, maka pemerintah daerah dapat melakukan penghubung peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

Atas dasar ketentuan tersebut Pemkab Tapteng menyampaikan kepada dewan yang terhormat 1 (satu) buah Rancangan Perda tentang Penyertaan Modal Kedalam BUMD PT . Sarana Pembangunan Tapian Nauli dalam rangka pengembangan penggalangan usaha bidang jasa supplier material bahan bangunan dan jasa rental alat berat guna dapat mendukung pembangunan di Tapteng.

Selanjutnya Bupati Tapteng mengatakan kami mengharapkan Dewan yang terhormat berkenan untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan perda tersebut sehingga terwujud suatu Payung Hukum yang mengatur kerjasama pemerintah daerah dengan PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli bagian hal Penyertaan Modal guna dukung Peningkatan PAD kabupaten Tapteng.

Bupati Tapteng usai menyampaikan gambaran secara garis besar kinerja Pemkab Tapteng 2017 dilanjutkan dengan penyerahan Buku LKPJ Penjelasan secara utuh mengenai kinerja Pemkab Tapteng kepada Ketua DPRD Tapteng dan sesuai dengan kesepakatan bersama DPRD Tapteng Pembahasan LKPD Bupati Tapteng akan dilaksanakan pada hari Senin 26 Maret 2018.